Ajak Masyarakat Bicara Politik dan Isu Sosial

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Masyarakat pada hari ini harus diposisikan sebagai publik relation yang efektif. yaitu menempatkan posisi masyarakat dan pemerintah sejajar, tidak adalagi istilah lebih rendah ataupun lebih tinggi. Sudah saatnya masyarakat itu tahu berbagai banyak hal, baik politik, sosial, ekonomi dan lainnya sebagainya. Dengan demikian paradigma masyarakat akan bergeser pada tujuan yang lebih maju, baik dan mampu bersaing diera modern ini. masyarakat harus diajak berdialog agar bisa dimengerti aspirasinya, bukan dengan penjelasan yang searah dari pemerintah saja. Masalah-masalah ancaman disintegrasi bangsa, turunnya citra bangsa dan negara di dunia internasional. Membutuhkan komunikasi yang intensif baik kedalam maupun keluar negeri.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih terbuka terhadap aspirasi yang masuk dari masyarakat. Pemerintah harus mampu menangkap apa yang menjadi kegelisahan dalam tubuh masyarakat. Didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa, didalam bidang politik yang perlu mendapatkan perhatian adalah bidang politik dalam negeri, penyelenggaraan negara, serta komunikasi, informasi dan media massa. Beberapa poin di bidang komunikasi tersebut antara lain adalah komunikasi diarahkan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat daya saing dalam menghadapi tantangan global, (Perjalanan Politik Gus Dur, 2010;81). 

Jika pola ini digunakan dengan baik, maka arah pembangunan pemerintah akan tercapai dengan baik. Ingat bahwa, masyarakat adalah dasar utama untuk menentukan sebuah kebijakan. Karena jika kebijakan kurang tepat, masyarakat yang langsung merasakan dampaknya.

Contoh saja tarik ulur tentang kombatan ISIS 600 orang yang ingin pulang kepangkuan Indonesia. Dari isu itu kemudian pemerintah mengambil sikap, dari pada memulangkan anggota ISIS lebih baik mengamankan 267 juta jiwa penduduk indonesia, (detiknews, 12/02/2020). 

Ini membuktikan bahwa keputusan pemerintah sangatlah tepat. Karena mayoritas penduduk Indonesia menolak kepulangan para anggota ISIS, mereka adalah orang yang tidak mengakui adanya negara, tidak percaya adanya NKRI. Artinya dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih mengedepankan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus lebih maju dalam membangun komunikasi budaya politik yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

Karena tantangan bangsa kedepan lebih besar dari pada sebelum-sebelumnya. Sehingga membangun komunikasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat harus lebih intensif. Pemerintah harus punya solusi kekuatan untuk meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan, mampu menyelesaikan konflik politik tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya komunikasi yang baik harus menjadi budaya secara kontinu. Tujuannya adalah menjauhkan masyarakat dari konflik, suku, agama, ras antar golongan (SARA) yang sampai hari ini terus mengancam. 

Tugas ini adalah tugas warga negara secara umum, tapi harus didukung penuh oleh pemerintah. Membangun komunikasi lintas lembaga, departemen, agama dan dan lintas budaya. Intinya adalah bagaimana kita semua mempunyai kesadaran bersama untuk saling menguatkan. 

Sementara itu pada hari ini yang masih sangat penting tugas pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena masyarakat terlalu sering melihat kasus-kasus perlakuan pejabat publik yang masih banyak melakukan tindak pidana. Seperti halnya kasus korupsi yang membelit negara yang tak kunjung usia. 

Merubah Paradigma Komunikasi

Adanya kasus-kasus tersebut membuat masyarakat menjadi ogah-ogahan melihat prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah. Ganti pemimpin atau tidak, tidak ada bedanya (podo wae). Ini adalah hal yang menjadi catatan bersama untuk mengajak masyarakat bicara dari hati kehati. Baik itu politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian perlahan mindset masyarakat akan bergeser pada kesadaran alam bawah sadar. Mereka akan memiliki penilaian yang berbeda, dari cara bicara maupun sikap yang mereka bangun. Namun dengan syarat bahwa, pemerintah harus terlebih dahulu memberikan contoh yang benar. Antara bicara dan kebijakan yang diambil harus sesuai. 

Harus kita akui bersama bahwa, masyarakat pada hari ini mampu memberikan penilaian terhadap pemerintah. Sehingga mereka ketika melihat jalan yang diambil oleh pemerintah antara percaya dan tidak. Lagi-lagi ini soal sangat seringnya pemerintah membohongi atau mengaburkan apa yang kadung diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Semisal ditahun 2020 ini akan memasuki pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Para calon menjual produk kebijakan kepada masyarakat. Mereka menjanjikan tetek bengek kepada masyarakat. Tapi, ketika jadi apa yang mereka janjikan tidak ada yang terealisasi alias 0%. Sehingga dengan itu masyarakat lagi-lagi dibohongi.

Melihat fenomena ini jangan dianggap hal yang biasa. Masyarakat sudah lebih cerdas, sudut pandang yang dipakai sudah berbeda. Mereka sudah sangat mampu melihat kejadian antara benar dan salah. 

Transparan Jalan Baik

Salah satu hal yang terpenting dalam merespon kejadian tersebut adalah dengan transparansi. Artinya UU KIP No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dan Publik, harus benar-benar dijalankan. Karena ini adalah salah satu cara untuk menghindari prasangka masyarakat terhadap pemerintah. Jika ini dilakukan juga akan membuat wacana publik yang cukup sehat. 

Sebenarnya ini adalah bagaimana cara ketika pemerintah mengambil keputusan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan proses terbuka masyarakat menjadi merasa dibutuhkan dan mempunyai ruang untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan mereka. Maka dengan demikian, masalah-masalah yang bisa dimengerti secara subtansial, juga akan bisa diterima secara prosedural. Sehingga masukan atau solusi dari berbagai arah akan masuk. Ini adalah salah satu komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga bisa diartikan ikhtiar untuk mengkompromikan peradaban masyarakat yang lebih adil dan merata. Inti dari pada pokok ini adalah, kebijakan pemerintah yang begitu penting, tidak dilakukan dengan semena-mena. Tetap ada ruang publik untuk berperan, jangan lagi berlindung pada hak prerogratif pemimpin, yang kembali menempatkan posisi pemimpin menjadi otoriter.

, ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.