Kebijakan Penanganan Penyebaran Virus Corona

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tubanliterasi.id – Tak hanya Indonesia, akan tetapi seluruh negara menjadi korban dari bencana non alam. Covid-19 atau kita sebut Virus Corona. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), status corona ini adalah berstatus darurat dan wabah Covid-19 menurut World Health Organization (WHO) adalah bencana non alam. Dikutip dari website resmi BNPB:

“Pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud bencana terdiri dari bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam hal ini penyakit Coronavirus (Covid-19) termasuk bencana non alam yang sudah ditingkat pandemi sesuai dengan pernyataan WHO. (Arifin, 2020) (bnpb.go.id)”.

Persebaran dampak dari Covid-19 merebak ke ujung nusantara Indonesia. Kemudian Pemerintah melaksanakan kebijakan seperti lockdown seperti yang dilakukan negara lain dalam penanganan. Akan tetapi, kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena masyarakat kritis kedepan untuk berfikir dampak sosial budaya dan ekonomi apabila kebijakan tersebut dilakukan serentak. Kemudian pemerintah melakukan penanganan bertahap dan memprioritaskan area yang sangat berdampak virus corona tersebut.

Efektivitas pelaksanaan PSBB di 4 Provinsi dan 72 Kabupaten/Kota masih bervariasi. Karena itu, pelonggaran atas pemberlakuan PSBB harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa (Widodo, 2020).

Melihat dari kacamata sosiologis Ulrich Beck dan Anthony Gidden, persebaran ini adalah dampak dari masyarakat yang beresiko (the risk society) karena masyarakat saat ini yang krisis akan pemahaman penanganan terhadap Covid-19 yang persebaran beresiko apabila ada aktifitas masyarakat yang banyak dalam satu tempat. Masyarakat beresiko (the risk society) merupakan perkembangan masyarakat modern yang di tandai dengan resiko-resiko bawaan yang disebabkan oleh krisis ekonomi, terorisme dan lingkungan (Susilo, 2019).

Adanya resiko yang terjadi pada masyarakat Indonesia maka dibutuhkan sebuah mitigasi bencana untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Susilo, 2019). Diharapkan adanya mitigasi bencana membantu pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona non-medis. Mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah yakni melakukan social distancing dan pyshical distancing. Kemudian mitigasi bencana lainnya adalah adanya lockdown atau pemabatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang dilakukan di Jakarta.

Kritik masyarakat yang melihat kebijakan lockdown atau PSBB seperti di Jakarta dilakukan di Tuban, apakah masyarakat tidak terganggu aktifitas sosial, budaya dan ekonomi di Tuban yang jelas-jelas berbeda dengan aktifitas di Jakarta? Apakah tidak akan menyebabkan masalah baru yang beresiko?

Formulasi atau saran memakai kacamata sosiologis, pemerintah harus melakukan Social Mapping terlebih dahulu untuk mengurangi dampak negatif baru sebelum memberlakukan kebijakan Lockdown atau PSBB di Tuban. Apa itu Social Mapping? Social Mapping dalam Bahasa Indonesia adalah Pemetaan Sosial. Teori Pemetaan Sosial Pemetaan sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemu kenali kondisi sosial budaya masyarakat lokal (Syarini, 2016). Namun sebenarnya tujuan Social Mapping lebih dari itu, yaitu bagaimana masyarakat sadar akan masalah yang sedang dihadapinya, masyarakat tahu akan potensi-potensinya, dan paham akan kebutuhannya serta masyarakat tergerak untuk melakukan pengembangan diri/aksi mengoptimalkan potensinya untuk menyelesaikan masalahnya (Supriyadi & Hatta, 2019).

Social mapping atau pemetaan sosial salah satunya dapat dilakukan memakai teori Tindakan Voluntaristik milik Talcott Parsons. Konsep voluntaristik ini mengajak aktor perubahan (agent of changes) seperti pemangku kebijakan pemerintah melihat kembali faktor eksternal sebelum melakukan rekomendasi cara-cara untuk mencapai sebuah tujuan kebijakan (goals). Perilaku voluntaristik mengandung pengertian bahwa aktor menggunakan banyak cara sarana untuk mencapai tujuan. Setiap tindakan sosial pasti diorientasikan pada tujuan tertentu. Aktor tidak akan berhenti pada penggunaan satu alat sekali saja, melainkan tidak henti-hentinya ia mengupayakan penggunakan alat-alat yang efektif dan efisien, demi menggapai tujuan yang diinginkan (Susilo, 2012).

Dalam The Structure of Social Action, Parson menunjukkan teori aksi (action theory) dimana ini menuju titik sentral konsep perilaku voluntaristik. Konsep ini mengandung pengertian kemampuan individu menentukan cara dan alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan (Susilo, 2016). (*)

Oleh: Ibnu Wahab Manaqib

, , ,