UU ITE dan Pasal Karet, Jokowi: Masyarakat Banyak yang Jadi Korban

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tubanliterasi.id – Hari-hari ini kita sedikit dikagetkan dengan sambutan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada laporan akhir tahun Ombudsman RI mengenai “Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik”. Hal tersebut menuai banyak respon dari berbagai unsur lapisan masyarakat. Mulai dari Medsos hingga obrolan di warung kopi.

Pertanyaannya apa presiden selama ini tidak mengetahui bahwa masyarakat Indonesia ini phobia dengan namanya kritik mengkritik?

Setiap ingin mengkritik negara was-was, bahkan muncul rasa takut akan jeratan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita semua sebut UU ITE yang siap memangsa semua warga netizen pembuat gaduh. Kenapa demikian?

Disini saya sebagai orang berlatar belakang pendidikan hukum juga mulai tergelitik untuk ikut menyampaikan sedikit uneg-uneg saya, bukan terkait buzzer-buzzer tetapi rasa terkait ketakutan saya atas UU ITE yang menurut saya bisa memangsa siapa saja. Siapapun yang di anggap menghina hingga mencemarkan nama baik yang pasalnya ada di dalam UU ITE sering kali dibuat untuk menjerat orang-orang yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Hal yang menjadi fokus dalam tulisan saya lebih pada pasal yang dianggap kontroversial itu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Pada pasal tersebut menurut saya pemaknaanya bisa dibilang siapa saja bisa memaknai secara berbeda bahkan mulai penyidik hingga yang mulia hakim dalam memutus perkara pelanggar UU ITE tersebut.

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal multitafsir yang sudah memangsa korban sangat banyak dan siapa saja bisa saling lapor dan jadi ajang kriminalisasi harusnya segera di cabut. Siapa saja bisa dikriminalisasi, bisa saling lapor. Masyarakat biasa hingga tokoh juga ikut terjerat jika ada celah untuk saling lapor atas pasal yang di anggap karet tersebut.

Jurnalis juga sangat rawan ketika berhadapan dengan pemerintah maupun orang yang merasa di rugikan dan ada celah untuk saling lapor melapor. Apalagi jika UU Pers tidak mampu untuk membackupnya dengan alasan medianya belum terdaftar di dewan pers atau jurnalisnya belum mempunyai Uji Kompetensi sebagai jurnalis. Pada praktiknya (pasal 27 ayat 3) juga dikhawatirkan bisa digunakan untuk membungkam suara-suara kritis.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Implementasinya penghinaan atau pencemaran nama baik ini bisa diartikan secara luas. Malah tidak merujuk pada pasal 310-311 KUHP yang seharusnya hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung (delik aduan) dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Bisa dilihat sendiri betapa ganasnya pasal tersebut. Siapapun yang merasa di hina atau di cemarkan nama baiknya bisa melapor dengan menggunakan pasal tersebut.

Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 terkait penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Tafsirnya seperti pasal sebelumnya, bisa sangat luas juga.

Kritikan bisa dianggap menghina, karena definisi menghina itu seperti apa tidak disebutkan secara gamblang bahkan bisa dianggap menyebar informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan ujung-ujungnya saling lapor melapor.

Melihat fenomena lapor melapor saya sendiri melihatnya sudah sangat membosankan bahkan fenomena tersebut seolah-olah seperti di jual belikan oleh oknum atau mungkin buzzer bayaran yang tugasnya untuk lapor melapor.

Jadi pemerintah memang harus tegas jika memang rakyat masih disuruh aktif untuk menyuarakan suatu kritikan yang bersifat membangun ya jangan pernah takut-takuti masyarakat dengan aturan-aturan yang memang di anggap karet atau Multi tafsir.

Sudah banyak korban atas keganasan pasal yang dianggap karet dalam UU ITE tersebut, mungkin sudah saatnya presiden Jokowi tegas untuk segera merevisi UU ITE. (*)

Oleh: Sutrisno Puji Utomo

, , , , ,